 |
| Seorang tokoh publik Sujani, S. Sos yang dijuluki Bupati Swasta.Foto:Ist |
SIDOARJO||KABARZINDO.com-
Sorotan tajam untuk anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo,dari seorang tokoh publik Sujani, S. Sos yang dijuluki Bupati Swasta. Dirinya menilai bahwa sikap yang dilakukan oleh anggota DPRD Sidoarjo, yang melakukan aksi walk out saat di ruang sidang Paripurna yang digelar Selasa 17 Juni 2025 kemarin, tidak mencerminkan kenegarawanan melainkan hanya mencari sensasi di mata publik.
Aksi walk out yang dilakukan lebih dari 30 anggota dewan dari berbagai fraksi ini, mereka menilai permintaan maaf seorang Bupati tidak tulus dan tidak menyebutkan secara spesifik dalam dua pertanyaan yang dipersoalkan.
Hal ini buntut dari pernyataan kontroversial yang dilontarkan Bupati Sidoarjo, H. Subandi pada Maret yang lalu menyentil soal "Pokir DPRD hanya menghambur-hamburkan uang yang dianggap tidak sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.
"Lebih baik mereka para legislatif fokus saja pada membuat perda yang berpihak ke rakyat bukan mencari sensasi ribut-ribut soal perasaan yang gak jelas,"ucap Sujani.
Sujani mengingatkan kembali fungsi utama DPRD adalah lembaga pembuat kebijakan publik. Dalam politik apabila ada gesekan itu adalah hal biasa tapi jangan membutakan tujuan utama.
Menurut Sujani yang juga dijuluki tokoh masyarakat Peduli Budaya Nusantara ini
tindakan walk out hanya memperpanjang jarak komunikasi antara eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya bisa menghambat agenda pembangunan. Ia mengajak semua pihak menurunkan ego, menaikkan kualitas dialog.
Ketegangan antara Bupati Subandi dan DPRD Sidoarjo menunjukkan bahwa demokrasi lokal tengah mencari bentuk. Dalam sistem presidensial daerah, relasi antara eksekutif dan legislatif tidak selalu harmonis. Namun, harmonisasi itu bisa dicapai lewat komunikasi politik yang setara dan saling menghargai.
Pertanyaannya: apakah aksi walk out itu akan menjadi awal kebuntuan, atau justru menjadi momentum refleksi bagi semua pihak?
Sujani optimistis, jika kedua belah pihak mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas emosi sesaat, maka dinamika ini akan mengarah pada pendewasaan demokrasi.
“Kalau DPRD dan Bupati bisa duduk bareng, lalu mengesahkan perda yang konkret manfaatnya, itu baru peradaban politik,” tuturnya, Rabu (18/6/2025) sore.
"Mari bangun Sidoarjo ini dengan baik, kalau Bupati sudah minta maaf, mari bicarakan substansi, bukan lagi gesture. Rakyat butuh perhatian tidak butuh sandiwara tapi solusi untuk menjadikan Sidoarjo lebih baik" tegasnya.
Reporter:
