 |
| Rapat koordinasi bersama Forkopimda, OPD, serta para camat di Opsroom Setda, Selasa (03/03/2026).(Foto:Dok/Kom |
SIDOARJO||KABARZINDO.com – Menjelang Lebaran, Bupati Subandi menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mempercepat proyek infrastruktur di wilayah Sidoarjo. Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, OPD, serta para camat di Opsroom Setda, Selasa (03/03/2026). Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan hingga Idulfitri dengan kondisi ekonomi yang tetap terkendali dan pelayanan publik berjalan optimal.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah langsung menyoroti potensi kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar menjelang Lebaran. Bupati meminta seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa aktif memantau pergerakan harga di lapangan. Upaya ini dilakukan agar harga sembako tetap stabil dan tidak melampaui rata-rata harga di daerah lain.
Ia juga mengarahkan pemanfaatan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) secara tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pengelola pasar diperkuat untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar serta stok tetap tersedia bagi masyarakat.
Pengendalian harga tidak hanya dilakukan melalui pemantauan, tetapi juga pengawasan distribusi. Pemerintah daerah meminta dinas terkait memperketat pengawasan rantai distribusi pangan agar tidak terjadi penimbunan atau kelangkaan barang.
Langkah ini mencakup pemantauan langsung di pasar tradisional dan pusat distribusi. Pemerintah daerah juga mendorong laporan rutin dari lapangan sehingga potensi kenaikan harga dapat segera diantisipasi sebelum berdampak luas pada masyarakat.
Selain isu ekonomi, pemerintah daerah menyoroti ketertiban umum selama Ramadan hingga Lebaran. Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta dinas lingkungan diminta meningkatkan pengawasan aktivitas di lapangan, termasuk pengaturan parkir dan penataan pedagang kaki lima.
Untuk sementara waktu, pedagang kaki lima diarahkan menempati area tertentu hingga Lebaran. Penataan ini bertujuan menjaga ketertiban kawasan publik sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga.
Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Car Free Day (CFD). Rencana peluncuran kembali kegiatan tersebut harus disertai pemetaan yang matang agar tidak menimbulkan kemacetan atau penambahan pedagang yang tidak tertata.
Instansi terkait diminta melakukan kajian bersama sebelum kegiatan tersebut kembali digelar. Dengan perencanaan yang detail, pemerintah berharap CFD dapat berjalan tertib serta memberi manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan masalah baru.
Aspek kebersihan menjadi perhatian penting menjelang Lebaran. Pemerintah daerah menekankan optimalisasi pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) agar lebih efektif dan ramah lingkungan.
Pemetaan jumlah serta kondisi TPST diminta segera dilakukan. Evaluasi juga dilakukan terhadap praktik pengelolaan sampah agar tidak ada lagi pembakaran sampah secara manual yang berpotensi mencemari lingkungan.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan fasilitas kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit diminta meningkatkan pelayanan untuk menghadapi kemungkinan lonjakan pasien menjelang Lebaran.
Layanan kesehatan harus tetap berjalan optimal selama Ramadan hingga masa libur Idulfitri. Pemerintah daerah menilai kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat, serta sistem pelayanan harus dipastikan berjalan tanpa hambatan.
Pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan. Dinas terkait diminta mempercepat proses pengadaan proyek dengan skema yang lebih fleksibel agar pekerjaan bisa segera dimulai.
Perbaikan sejumlah ruas jalan ditargetkan berjalan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga mengingatkan agar pekerjaan dilakukan dengan kualitas baik sehingga tidak perlu diperbaiki kembali di kemudian hari.
Pengawasan terhadap kontraktor menjadi perhatian khusus. Pemerintah daerah meminta evaluasi ketat terhadap pelaksanaan proyek yang sudah berjalan. Jika kualitas pekerjaan tidak sesuai, kontraktor dapat diganti.
Target penyelesaian proyek sebelum Lebaran diharapkan dapat tercapai. Langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan secara langsung, terutama perbaikan jalan dan fasilitas publik lainnya.
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), pemerintah daerah mengingatkan pentingnya komunikasi antara panitia, tokoh masyarakat, serta pemerintah kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk mencegah potensi konflik di tengah dinamika politik desa.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti peningkatan layanan publik seperti distribusi air bersih dan berbagai program sosial. Bantuan kursi roda, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga program pemberdayaan ekonomi terus disosialisasikan agar diketahui masyarakat luas.
