 |
| Bupati Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).(Foto:Dok) |
SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn bahkan menyiapkan pembentukan satuan tugas (Satgas) tingkat kabupaten untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan aman, sesuai standar, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rencana pembentukan Satgas MBG itu disampaikan Bupati Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkab Sidoarjo membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG sekaligus penguatan pelayanan serta kinerja SPPG. Pengawasan akan diperkuat secara terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa.
Bupati Subandi menegaskan, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegas Subandi.
Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan. Program tersebut juga bersinggungan dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan kualitas generasi penerus bangsa.
Karena itu, berbagai dinamika di lapangan harus menjadi perhatian bersama. Mulai dari kesiapan dan kapasitas SPPG, ketersediaan bahan makanan, kualitas dan keamanan makanan, proses distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat.
Subandi menekankan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara serius agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditemukan, dikoordinasikan, dan diselesaikan secara bersama-sama.
“Pengawasan tidak cukup hanya koordinasi. Kita harus memastikan seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai SOP,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan persoalan perizinan tidak boleh dianggap sepele. Setiap SPPG harus memastikan kelengkapan perizinan sebelum menjalankan kegiatan. SPPG yang proses perizinannya belum tuntas diminta segera menyelesaikannya.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.
Selain perizinan, Pemkab Sidoarjo juga akan memperkuat pendampingan dan pembekalan bagi pengelola SPPG. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelola memahami tugas dan tanggung jawab, terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Subandi meminta pengelola SPPG tidak menggunakan bahan makanan yang sudah tidak layak. Apabila ditemukan bahan yang kualitasnya tidak memenuhi standar, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan dilarang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
Pengawasan juga diminta dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Tak hanya itu, kondisi sanitasi setiap SPPG juga harus diperiksa. Bahkan SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinan tetap diminta menjalani pengecekan ulang untuk memastikan kondisi sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan benar-benar memenuhi kelayakan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Subandi berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan dukungan dan pendampingan maksimal. Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan tanggung jawab bersama, terutama dari para pengelola SPPG yang berada di garis depan penyediaan makanan bagi masyarakat.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Reporter:Red
