 |
| Puluhan massa dari Aktivis Pergerakan Sidoarjo mendatangi Mapolresta Sidoarjo, Kamis (21/3/2024) pukul 15.00 WIB.foto:tri |
SIDOARJO||KABARZINDO.com- Puluhan massa dari Aktivis Pergerakan Sidoarjo mendatangi Mapolresta Sidoarjo, Kamis (21/3/2024) pukul 15.00 WIB.
Kedatangan mereka lengkap dengan berbagai poster demontrasi meminta keterbukaan pihak kepolisian yang diduga bisa mengakses Sirekap Pemilu 2024.
Dalam aksi demo Kapolresta Sidoarjo, mempersilahkan beberapa perwakilan massa untuk dilakukan berdialog di ruang lobby Mapolresta.
Winarno Ketua koodinator aksi Aktivis pergerakan sidoarjo,
dalam orasinya menyatakan pihaknya meminta agar adanya keterbukaan polisi terkait kabar viral tersebut. Khususnya, terkait postingan di medsos yang menyebutkan Polres seluruh Indonesia bisa menginput data rekapitulasi KPU di website Sirekap.
“Adanya postingan yang viral di media sosial, di mana ada akun yang menyebutkan bahwasannya Polres di seluruh Indonesia bisa menginput rekapitulasi di KPU. Kami melaksanakan aksi untuk menanyakan secara langsung apakah hal tersebut benar atau tidak.
"Karena di tengah situasi pasca pemilu yang damai ini memperkeruh suasana. Apalagi kalau ini benar Polres bisa mengakses Sirekap dan mengedit C1, itu kan menjadi sebuah pelanggaran," ujarnya.
Menanggapi aksi yang dilakukan oleh Aktivis Pergerakan Sidoarjo,
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Christian Tobing
menegaskan tudingan yang ditujukan pada instansi Polri itu tidak benar.
" Kami tegaskan Polresta Sidoarjo netral dalam Pilpres maupun Pileg 2024," ujar Kapolresta Sidoarjo.
 |
| Kapolresta Sidoarjo, mempersilahkan beberapa perwakilan massa aksi untuk dilakukan berdialog di ruang lobby Mapolresta. |
Kapolres juga menegaskan, bahwa aparat kepolisian, khususnya di wilayah Polresta Sidoarjo, dalam bertugas berdasarkan aturan dan perundang-undangan
yang berlaku, juga tetap menjaga keutuhan demokrasi. Selain daripada itu, tugas kami juga menjaga Kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo, Kami meyakini dan menjamin, bahwa Polresta Sidoarjo, tidak terlibat dalam hal-hal demikian (tudingan) tidak netral," tegasnya.
Lebih lanjut menurut C. Tobing, adanya tudingan soal netralitas Polri dalam Pemilu 2024 dan informasi tentang Polri bisa memiliki akses terhadap Sirekap, bisa mengisi formulir pada C1. Dinilai sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
"Hal ini bisa dikonfirmasi atau dikroscek ke panitia penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU ataupun Bawaslu. Namun demikian jika ada tindak pidana pelanggaran Pemilu, kami siap menerima laporan dan nantinya akan dikaji kembali, apakah memang ada unsur pidana atau masuk ranah kewenangan Polresta Sidoarjo,"tegasnya.
Reporter:red/tri
