 |
| Foto:Ist |
SIDOARJO||KABARZINDO.com- Spaduk bertuliskan "Sido Ta Gak Mbangun Sekolahan? Ojok-Ojok Duite Dikorupsi" (Jadi apa tidak membangun Sekolahan? Jangan-jangan duitnya dikorupsi).
Spanduk tersebut terpasang di Lahan yang rencana akan dibangun SMKN Prambon. Forum Rembug Masyarakat Sidoarjo (Formasi) mengaku masyarakat Prambon bersama Formasi sudah geram melihat dugaan korupsi dalam pengadaan lahan SMKN Prambon tersebut.
"Kami sudah melaporkan ke Kejari pada (05/05/2025) atau sudah satu bulan ini belum ada tindak lanjut. Sekarang ini sudah ada spanduk, kapan dilakukan pembangunan, status tanah bagaimana kejelasanya. Itu sudah mengeluarkan dana pemerintah, terus pertanggungjawabanya tindak lanjutnya bagaimana?" Ungkap Sugeng Santoso, Sekretaris Formasi kepada awaka media, Kamis (5/6/2025).
Kebutuhan masyarakat Sidoarjo Barat akan adanya Sekolah Menengah Kejuruan sangat urgent karena saat ini di masa PPDB harusnya sudah menjadi kebutuhan masyarakat Sidoarjo Barat.
"Karena tanah statusnya tidak jelas dan kini malah berperkara, yang kami ketahui tanah diambilkan dana Pemerintah Daerah rencana di hibahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga kini belum bisa dibangun gedung sekolah," Ujar Sugeng.
Ditambahkan oleh Muhammad Saiful, SH, Kuasa Hukum Formasi dari kantor pengacara Cak Sholeh lawyer and law firm Surabaya. Mengambarkan era kepeminpinan Kajari saat ini begitu agresif dalam mengungkap kasus yang menjerat Kepala Desa atau Kades. Namun Ketika hukum menyentuh lebih atas atau pejabat negara akan tumpul.
"Bagaimana tidak banyak kasus Kades di Sidoarjo jika sudah masuk Kejaksaan Negeri Sidoarjo maka 99% akan ditahan. Kali ini kasus pengadaan lahan SMKN di Prambon jalan di tempat," Tegas Mamad
Masih dikatakan oleh kaji Mamad, panggilan akrabnya "Yang perlu kita sikapi selanjutnya adalah dugaan terjadinya korupsi. Dimana letak korupsinya yaitu pada saat Dinas Pendidikan Sidoarjo membeli tanah gogol gilir dimana status hukumnya gogol giril, dimana statusnya tanah gogol gilir adalah tanah negara. Belum beralih haknya ke hak milik. Menjadi hal aneh Lembaga negara memberi tanah negara," Tegas Mamad.
Kegelisahan Mamad diungkapkan jika selama ini pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo hanya gercep kepada level Kades. Tetapi begitu adanya dugaan kuat adanya adanya dugaan korupsi yang diduga melibatkan anggota dewan, Kejaksaan mlempem.
"Ada oknum Anggota DPRD Sidoarjo terlibat disana, selaku pemain tanah," Tutup Kaji Mamad.
Sebelumnya pernah diberitakan Formasi mengungkap ada temuan baru dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Prambon. Laporan dugaan korupsi tersebut sudah dimasukan ke Kejari Sidoarjo juga tembusan megetahui, Kejati, Kejagung dan KPK.
Pengadaan lahan SMKN Prambon tahun 2023 dalam prosesnya objek lahan sekitar 2 hekter itu telah dibayar lunas. Namun Ketika akta ontentik masih belum dimilik oleh pihak penjual. Sebelumnya tanah gogol kurang lebih 15 ancer ini milik petani gogol dibeli oleh seseorang yang belum memiliki alas hak, sama pihak penjual/broker ke Dinas Pendidikan. Karena yang membeli adalah pejabat melalui Dinas Pendidikan yang menggunakan anggaran APBD senilai Rp 37 miliar
Formasi mengendus ada niat jahat dalam prosesnya, menemui ada kejanggalan terkait masalah akte otentik yang dimiliki pihak oleh penjual untuk ditransaksikan ke pihak pembeli dalgam hal ini pihak Dinas Pendidikan. Yang terindikasi juga melibatkan pihak penyelenggara negara jual objek salah satu pimpinan anggota DPRD Katanya.
Semangat untuk mengungkap kasus jual beli lahan SMKN Prambon ini setelah Formasi mengetahui jika kasus ini sempat ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada januari 2025 pelaporan di cabut dari Kejati. Laporan yang sudah dilaporkan sejak 2023.
Keresahan masyarakat diungkap Formasi adalah karena khususnya warga Prambon sampai hari ini SMA dan SMK Negeri belum ada di wilayah Kecamatan Prambon.
Reporter:Tri
