 |
| FOTO : Gus Muid (FT/Rohmad) |
Forum ini menilai konflik tersebut telah meruntuhkan marwah jam’iyyah dan menggerus kepercayaan umat terhadap NU.
Musyawarah yang dihadiri ratusan kiai, pengasuh pesantren, serta perwakilan PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia itu diikuti oleh 601 peserta secara langsung dan 546 peserta secara daring. Sejumlah Mustasyar PBNU turut hadir, di antaranya KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Sirodj, KH Muhammad Nuh Addawami, dan KH Zaki Mubarok.
Juru bicara Musyawarah Kubro, Abdul Muid Shohib atau yang akrab disapa Gus Mu’id, menegaskan bahwa forum para ulama tersebut digelar sebagai ikhtiar terakhir untuk menjaga keutuhan NU.
“Para kiai sepakat bahwa konflik yang berkepanjangan ini tidak boleh dibiarkan. Jika terus berlanjut, dampaknya sangat serius terhadap wibawa NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah,” ujar Gus Mu’id kepada wartawan di Pesantren Lirboyo.
Dalam taujihat yang disepakati, Musyawarah Kubro meminta Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU untuk melakukan ishlah secara sungguh-sungguh dalam batas waktu 3×24 jam sejak Ahad, 21 Desember 2025, pukul 12.00 WIB.
“Islah adalah jalan utama. Para masyayikh berharap pimpinan PBNU mampu menanggalkan ego dan mengedepankan kemaslahatan jam’iyyah,” kata Gus Mu’id.
Apabila ishlah tidak tercapai dalam tenggat waktu tersebut, Musyawarah Kubro meminta agar kewenangan penyelenggaraan Muktamar NU Tahun 2026 diserahkan kepada jajaran Mustasyar PBNU. Penyerahan kewenangan itu diminta dilakukan paling lambat 1×24 jam setelah batas waktu ishlah berakhir.
Lebih lanjut, Gus Mu’id menjelaskan bahwa forum juga telah menyiapkan langkah lanjutan apabila opsi tersebut tidak dijalankan. Musyawarah Kubro bersepakat untuk mendorong penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) dengan dukungan minimal 50 persen plus satu PWNU dan PCNU.
“MLB akan diselenggarakan sebelum keberangkatan kloter pertama jemaah haji tahun 2026. Kepanitiaannya berasal dari unsur PWNU dan PCNU, dengan melibatkan elemen internal NU yang dianggap perlu,” jelasnya.
Gus Mu’id menegaskan bahwa seluruh keputusan Musyawarah Kubro bukan dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral para ulama dan sesepuh NU dalam menjaga persatuan organisasi.
“Ini adalah seruan keulamaan, bukan kepentingan politik atau kelompok. Semua demi keutuhan dan kehormatan Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.
Musyawarah Kubro tersebut ditutup dengan doa agar NU senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Allah SWT serta kembali menjadi teladan persatuan umat.
Reporter:mad
