 |
| Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Senin (9/2/2026).(Foto:Dok/Kom) |
SIDOARJO||KABARZINDO.com— Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Senin (9/2/2026), bersama pimpinan DPRD, Kepala Dinas Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo Fredik Suharto, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, jajaran Forkopimda, serta organisasi keagamaan.
Dalam sambutannya, Subandi menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kenyamanan menjelang Ramadan. Ia mengingatkan agar perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, seperti jumlah rakaat salat tarawih, tidak menjadi bahan perdebatan. Menurutnya, yang terpenting adalah saling menghormati serta menjaga koordinasi di wilayah masing-masing.
Subandi juga memberikan arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Satpol PP, untuk meningkatkan pemantauan ketertiban umum selama Ramadan. Ia menyoroti aktivitas pedagang kaki lima (PKL), terutama penjual makanan yang masih beroperasi pada siang hari. Menurutnya, perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat saling menghormati selama bulan puasa. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan PKL tetap harus ditoleransi selama tidak mengganggu ketertiban.
Selain itu, Bupati meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan outing class. Ia menilai kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sidoarjo atau sekitarnya. Subandi juga mengingatkan pentingnya transparansi dari pihak sekolah, seraya menegaskan bahwa kepala sekolah harus mampu memberikan teladan yang baik.
Ia turut menyoroti kegiatan pengajian malam hari yang terkadang berlangsung hingga larut. Menurutnya, perlu ada kesepakatan bersama mengenai batas waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu waktu istirahat warga. Subandi menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyusun Surat Edaran (SE) sebagai pedoman penyesuaian kegiatan selama Ramadan, dengan prinsip utama menjaga kenyamanan masyarakat.
Terkait tradisi takbiran menjelang Idulfitri, Subandi menyebutkan bahwa pelaksanaan takbiran keliling masih akan dibahas lebih lanjut. Jika nantinya tidak diperbolehkan, takbiran dapat dilakukan di lingkungan masing-masing atau di sekolah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tradisi dan kearifan lokal yang telah mengakar di masyarakat tidak boleh ditinggalkan. Termasuk takbiran anak-anak dengan obor yang dinilai penting untuk menjaga semarak suasana menyambut Hari Raya Idulfitri.
Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah DPRD Kabupaten Sidoarjo mengingatkan pentingnya langkah antisipatif pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menilai tradisi masyarakat dalam menyambut Ramadhan memiliki dampak langsung terhadap psikologi pasar. Menurutnya, kebiasaan belanja dalam jumlah besar sebelum puasa kerap memicu lonjakan permintaan yang tidak wajar.
“Kekhawatiran harga naik saat Ramadhan membuat masyarakat membeli barang melebihi kebutuhan normal. Akibatnya, stok di tingkat ritel cepat habis dan memunculkan kelangkaan semu,” ujar Nasih.
Ia menegaskan, tantangan utama menjelang Ramadhan bukan hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Untuk itu, pengawasan rantai distribusi dinilai sangat krusial agar tidak terjadi penahanan barang oleh distributor yang dapat memicu kenaikan harga secara buatan.
Ketua DPRD Sidoarjo, juga mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi praktik spekulasi dan kartel pangan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Menurutnya, lonjakan permintaan dalam waktu singkat justru akan merusak keseimbangan harga di pasar.
“Gerakan belanja bijak perlu digalakkan. Masyarakat harus diyakinkan bahwa stok aman, sehingga tidak perlu menimbun barang,” katanya.
Selain itu, ia menilai pemanfaatan aplikasi pemantauan harga secara real-time perlu dioptimalkan. Dengan informasi harga yang transparan, pemerintah dapat segera menyalurkan pasokan tambahan ke pasar yang mengalami kenaikan harga tidak wajar.
Lebih lanjut, Nasih mengusulkan strategi pengendalian harga berdasarkan kategori komoditas. Untuk bahan pokok seperti beras dan gula, koordinasi dengan Bulog perlu diperkuat melalui penyaluran beras SPHP secara masif. Sementara untuk komoditas segar seperti cabai, bawang hingga bahan lainnya dan gerakan tanam di pekarangan rumah perlu didorong sejak jauh hari karena ini sangat penting dalam menyediakan kebutuhan.
“Untuk protein hewani seperti daging dan telur, pasokan dari peternak lokal harus dijaga, dan jika diperlukan, perizinan masuk komoditas dipercepat agar tidak terjadi kekosongan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa stabilitas harga bukan berarti harga tidak boleh naik sama sekali. Namun, kenaikan tersebut harus tetap dalam batas kewajaran agar tidak membebani daya beli masyarakat menjelang dan selama Ramadhan. Maka dari itu perlu sekali dilakukan pemantau di semua wilayah agar semua bisa stabil dalam kestabilan harga saat bulan ramadhan hingga Idul Fitri.
Pentingnya peran aktif tim pemantauan dalam menyampaikan laporan perkembangan politik secara berkala setiap bulan. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan serta deteksi dini terhadap potensi kerawanan politik di daerah.
Diskusi yang berkembang dalam rapat mencerminkan kompleksitas situasi politik di sejumlah kecamatan. Salah satu permasalahan terkait sesuatu menjelang ramadhan.
Menanggapi hal ini, Kabid Pembinaan Politik meminta kepada para camat agar terus melaporkan perkembangan dan potensi konflik di wilayahnya masing-masing sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut lintas sektor.
Selain itu, instansi-instansi terkait juga turut menyampaikan hasil pemantauan di lapangan. Dinas PMD dan Sat Pol PP menjadi dua dinas yang paling banyak menyampaikan laporan terkait kondisi politik desa dan potensi gangguan ketertiban umum.
Kehadiran para pemangku kepentingan lintas sektor dalam rapat ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Sidoarjo
Rapat koordinasi ini menjadi agenda rutin yang sangat strategis dalam menciptakan situasi politik yang aman, tertib, dan terkendali, khususnya menjelang tahun politik dan dinamika sosial budaya.(ADV)
