 |
| Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan pasar Krian.(Foto:Ist) |
Bupati Sidoarjo Subandi di dampingi anggota DPRD Sidoarjo Moh. Nizar, S.H. dari Fraksi Partai Golkar, serta Kepala Dinas PUBM dan SDA Kabupaten Sidoarjo, Makhmud, SH., MM. Mereka meninjau langsung sejumlah titik kerusakan cukup parah di jalur sekitar Pasar Krian yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.
Bupati Subandi menegaskan bahwa perbaikan jalan di kawasan tersebut tidak bisa hanya dilakukan dengan metode tambal sulam. Menurutnya, kondisi kerusakan sudah terlalu berat sehingga harus dilakukan perbaikan menyeluruh menggunakan sistem overlay agar hasilnya lebih kuat dan tahan lama.
“Kalau kondisi seperti ini tidak bisa hanya ditambal. Harus overlay. Kalau tambal, tidak mungkin kuat, apalagi ini jalur padat lalu lintas dan medannya berat,” tegas Subandi.
Ia menyampaikan bahwa pengerjaan perbaikan akan segera dimulai dan ditargetkan sudah bisa dilakukan mulai besok. Pemerintah daerah menyiapkan penanganan awal sepanjang 500 meter, dengan target progres cepat maksimal dalam waktu satu minggu.
“Kita siapkan 500 meter dulu. Besok sudah bisa dikerjakan. Minimal paling lambat satu minggu ini sudah harus jalan,” ujarnya.
Bupati juga menekankan agar pengerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis, sehingga kualitas perbaikan lebih maksimal dan jalan dapat bertahan lebih lama.
“Kita ingin hasilnya kuat. Minimal satu sampai dua tahun tidak rusak lagi,” tambahnya.
Selain persoalan jalan, Bupati Subandi juga menyoroti keluhan warga terkait genangan dan banjir saat hujan yang dinilai turut memperparah kondisi jalan. Ia memastikan program normalisasi sungai tetap berjalan sebagai langkah penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 59 miliar untuk mendukung program tersebut.
“Kalau hujan masyarakat sini juga sering mengeluh banjir. Maka normalisasi sungai tetap jalan terus,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi juga menegaskan pentingnya kekompakan seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk camat, agar pelayanan publik berjalan maksimal. Ia menyatakan akan melakukan evaluasi kinerja camat dalam waktu enam bulan, dan tidak menutup kemungkinan adanya pergantian apabila tidak ada progres nyata di lapangan.
“Camat yang tidak jalan akan kita evaluasi. Enam bulan kita lihat. Kalau tidak ada progres dan tidak serius melayani masyarakat, bisa kita ganti,” tandasnya.
Reporter:
