 |
| Berbincang dengan M. Idham Kholiq, S.Sos., M.A.P., Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida).(Foto:Mahdiaz) |
SIDOARJO||KABARZINDO.com – Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) menjadi perhatian sejumlah kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh M. Idham Kholiq, S.Sos., M.A.P., Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida).
Menurutnya, keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini menganut konsep bebas dan aktif. Ia menilai gagasan perdamaian yang diusung dalam forum tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila dikaitkan dengan konflik Israel dan Palestina yang hingga saat ini masih menempatkan Palestina dalam kondisi penjajahan.
Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP juga dinilai belum tentu memberikan keuntungan signifikan bagi kepentingan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi. Indonesia dinilai masih memiliki berbagai alternatif kerja sama internasional dengan negara lain seperti Tiongkok maupun negara-negara Eropa tanpa harus terikat dalam skema kerja sama yang berpotensi menimbulkan kewajiban tertentu terhadap Amerika Serikat.
Ia juga menilai bahwa keputusan tersebut dapat mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan luar negeri agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kepentingan geopolitik tertentu.
Idham menambahkan bahwa Indonesia memiliki sejarah penting dalam diplomasi internasional, salah satunya melalui Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955 di Bandung yang mengusung semangat solidaritas negara-negara Asia-Afrika dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Menurutnya, nilai historis tersebut perlu tetap menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kalangan mahasiswa juga perlu mendapatkan kajian akademik terkait kebijakan Indonesia bergabung dalam BoP. Kampus diharapkan dapat menjadi ruang diskusi kritis bagi mahasiswa untuk memahami dinamika geopolitik internasional serta merumuskan gagasan dan sikap terhadap berbagai kebijakan nasional yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Kontributor: Mahdiaz
