DPRD Sidoarjo Optimalkan APBD Serta Mendorong Pemanfaatan Dana Pokir untuk Percepatan Program Revitalisasi Sekolah

 

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (baju batik dan berkopyiah) saat menghadiri peresmian Perluasan Program Revitalisasi Sekolah di SMPN 4 Sidoarjo, Selasa (14/4/2026).

SIDOARJO||KABARZINDO.com- DPRD Sidoarjo mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merevitalisasi sekolah. Selain itu juga mendorong pemanfaatan dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan untuk mempercepat program revitalisasi sekolah.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menjelaskan, langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus Solusi atas persoalan infrastruktur sekolah yang dinilai masih memprihatinkan di sejumlah wilayah di Kota Delta.

Menurut Nasih, pihaknya mendorong program revitalisasi sekolah menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2026. “Lingkungan belajar yang aman dan layak prasyarat penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar,” cetusnya saat menghadiri peresmian Perluasan Program Revitalisasi Sekolah di SMPN 4 Sidoarjo, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, rehabilitasi bangunan sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, menjadi prioritas. Pihaknya ingin memastikan kejadian seperti atap ambrol atau kerusakan berat tidak terulang Kembali.

Melalui dana pokir anggota dewan, diharapkan mampu memperluas jangkauan perbaikan, terutama bagi sekolah yang belum tersentuh program pemerintah pusat.

Pada tahun 2026, tercatat sebanyak 45 satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMP bakal direvitalisasi melalui dukungan anggaran pusat atau APBN. Meski demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar pemerataan fasilitas pendidikan dapat tercapai.

DPRD Sidoarjo menyambut positif penambahan kuota program revitalisasi satuan pendidikan yang dinilai mampu meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah sekaligus menekan beban anggaran daerah. Penambahan dukungan pendanaan dari APBN disebut menjadi faktor kunci dalam mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

Dijelaskan Nasih, program ini memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan daerah. Program revitalisasi ini, tidak hanya mempercepat perbaikan sekolah, namun juga meringankan beban APBD. “Dengan dukungan APBN, ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar untuk membiayai sektor pendidikan lainnya,” tandasnya.

Meski begitu, politikus yang akrab dipanggil Cak Nasih ini mengingatkan, agar pelaksanaan program tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik. Namun peningkatan kualitas pembelajaran dan sumber daya manusia (SDM) di sekolah juga harus menjadi prioritas.

Nasih juga memberikan penekanan pada pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui program seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, aspek pengawasan menjadi perhatian utama mengingat program ini bersumber dari pemerintah pusat. DPRD Sidoarjo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemkab Sidoarjo agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Nasih menegaskan pihaknya akan terus mengawal program revitalisasi sekolah ini secara ketat. Ia berharap transparansi dan akuntabilitas bisa terus dijaga, sehingga setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan Masyarakat.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, pada tahun 2026 ini, anggaran untuk pembangunan ataupun rehab sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan tambahan anggaran itu, pihaknya berharap tahun 2026 tidak ada sekolah rusak, khususnya kerusakan parah.

“Kami berharap fasilitas sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah, itu yang menjadi prioritas.

Sedangkan yang kerusakan ringan, masih bisa dicover melalui dana BOS (bantuan operasional sekolah,” tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) membentuk tim independen untuk memetakan fasilitas sekolah kurang layak dan rusak. Melihat kondisi sejumlah fasilitas sekolah yang rusak saat ini, perbaikan fasilitas sekolah-sekolah itu dinilai mendesak.

Reporter:Red


 

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia