 |
| Kiri ke kanan :Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Warih Andono.(Foto:Ist) |
SIDOARJO||KABARZINDO.com-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo tengah menghadapi situasi krusial setelah Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Kekosongan pucuk pimpinan organisasi olahraga tersebut memicu desakan agar Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo segera mengambil langkah cepat demi menjaga stabilitas organisasi.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono, SH, meminta Disporapar tidak berlarut-larut menyikapi kondisi tersebut. Menurutnya, keberlangsungan roda organisasi KONI harus tetap terjaga karena menyangkut program pembinaan atlet dan agenda strategis olahraga daerah.
“Berdasarkan prosedur organisasi, pengunduran diri Ketua KONI Sidoarjo harus segera ditindaklanjuti dengan pengiriman surat resmi ke KONI Provinsi Jawa Timur. Nantinya, KONI Jatim akan menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan jabatan sementara,” ujar Warih Andono kepada kabarzindo, Minggu (26/4/2026).
Ia menjelaskan, caretaker memiliki tugas utama mempersiapkan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) guna memilih ketua definitif yang baru. Tanpa penunjukan caretaker, dikhawatirkan KONI Sidoarjo tidak dapat menjalankan fungsi strategis maupun administratif secara maksimal.
Desakan percepatan ini dinilai sangat penting mengingat Kabupaten Sidoarjo tengah bersiap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027. Sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi prestasi olahraga kuat, Sidoarjo membutuhkan kepemimpinan yang solid agar persiapan atlet tidak terganggu.
“Ini sangat mendesak. Jangan sampai prosesnya terhambat. Jika surat pengunduran diri sudah ada, segera proses ke provinsi agar program kerja tidak stagnan,” tegasnya.
Selain persoalan kepemimpinan, aspek pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) KONI pada tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp3,2 miliar pada 2025 dan Rp14 miliar pada tahun sebelumnya.
Kekosongan kepemimpinan dikhawatirkan dapat memperlambat penyerapan anggaran, padahal banyak cabang olahraga membutuhkan dukungan dana untuk pembinaan atlet, peningkatan sarana latihan, hingga persiapan kompetisi.
Saat ini, pihak terkait masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Kepala Disporapar Sidoarjo untuk memastikan kelengkapan administrasi surat pengunduran diri tersebut. Jika berkas dinyatakan lengkap, Disporapar diminta segera mengusulkan proses penunjukan caretaker ke KONI Jawa Timur.
Diharapkan dalam waktu dekat struktur kepemimpinan KONI Sidoarjo kembali normal, sehingga fokus pembinaan atlet menuju Porprov Jatim 2027 dapat berjalan optimal tanpa terhambat persoalan birokrasi.
Reporter: Tri
