 |
| Mengukuhkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sidoarjo periode 2026-2030 di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (23/6/2026).(Foto:Tri) |
SIDOARJO||KABARZINDO.con – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukuhkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sidoarjo periode 2026-2030 di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (23/6/2026). Pengukuhan dilakukan Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, M.Kes.
Dalam sambutannya, Sekda Fenny Apridawati menegaskan pentingnya pembauran kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk sebagai modal utama menciptakan wilayah yang aman, harmonis, dan kondusif. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sidoarjo.
“Yang dibutuhkan Sidoarjo saat ini adalah kerukunan dan kekompakan semua pihak, baik masyarakat maupun stakeholder lainnya. Jika suasana lebih kondusif, maka pembangunan di Sidoarjo akan berjalan lebih lancar dan lebih cepat lagi,” ujar Fenny.
Ia menambahkan, stabilitas dan keharmonisan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Investor pasti tertarik masuk kalau suasana di Kabupaten Sidoarjo ini kondusif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo, Fredik Suharto, S.Sos, menjelaskan bahwa FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, dan interaksi antar komunitas lintas suku, etnis, adat, budaya, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik sosial berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, terutama yang berpotensi menimbulkan konflik bermuatan SARA, dapat dimusyawarahkan dan dibicarakan dalam forum ini,” jelas Fredik.
Ia menegaskan, pembentukan FPK bertujuan mencegah potensi konflik sosial sejak dini. Selama ini, berbagai potensi konflik yang muncul dapat diredam sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Potensi konflik ini bisa kita cegah, diredam di awal sampai yang benar-benar tidak bisa terkendali. Ini sudah terbukti semua di Sidoarjo selama beberapa tahun ini,” tegasnya.
Fredik berharap keberadaan FPK mampu menjadi benteng dalam mengantisipasi berbagai gangguan dan potensi konflik yang terjadi di luar daerah agar tidak berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Ia menyebut FPK bekerja berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
“Dalam Permendagri itu, tugas dan tanggung jawab para pengurus membantu pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh kelompok suku, etnis, budaya dan pemuka masyarakat yang ada di masing-masing daerah, sehingga tercipta kerukunan, memperkuat harmonis serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI,” katanya.
Ketua FPK Kabupaten Sidoarjo periode 2026-2030, Sujani, S.Sos, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah mendukung pengukuhan kepengurusan FPK. Ia berharap forum tersebut dapat menjalankan program sesuai amanat peraturan yang berlaku serta berkontribusi dalam memperkuat kebhinekaan di tengah masyarakat Sidoarjo yang heterogen.
“Kami berharap FPK terus berkembang dan menjadi wadah yang sesuai koridornya sehingga terus berkiprah sebagai perpanjangan tangan bagi pembangunan daerah, sekaligus menjadi penghangat perdamaian dan kerukunan di daerah,” ungkap Sujani.
Pada 100 hari pertama kepengurusannya, FPK Kabupaten Sidoarjo akan melakukan audiensi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta memperkenalkan program-program pembauran kebangsaan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkokoh persatuan bangsa melalui penguatan kerukunan dan komunikasi antar etnis maupun suku di Kota Delta.
Reporter:Tri
