 |
| Memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/7/2026).(Foto:Kom) |
Dalam arahannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa stabilitas daerah tidak hanya bergantung pada aspek keamanan, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang mampu membangun ketertiban, memperkuat ketahanan sosial, serta menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat.
Menurutnya, posisi strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Jawa Timur menuntut adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen lainnya.
“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang responsif dan kolaboratif agar stabilitas daerah tetap terjaga sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Subandi.
Dalam rakor tersebut, dukungan terhadap program prioritas nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi pembahasan utama. Bupati menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama yang solid antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar kualitas makanan, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat dapat terjamin.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Sidoarjo akan mengintegrasikan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan untuk menopang kebutuhan bahan baku MBG. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan hasil produksi lokal.
Subandi juga mengarahkan agar program ketahanan pangan daerah difokuskan pada pemenuhan tiga kebutuhan pokok masyarakat, yakni beras, gula, dan minyak goreng, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Menutup rakor, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintahan, DPRD, Forkopimda, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat untuk terus mempererat kerja sama dalam menjaga kondusivitas daerah.
Ia berharap seluruh kebijakan yang dijalankan dapat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi masa depan yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
