 |
| Kondisi Rusunawa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, mendapat sorotan serius.(Foto:Dok/Kom) |
Didampingi pejabat Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) serta Forkopimka Sidoarjo, Mimik turun langsung meninjau tiga gedung Rusunawa Pucang, yakni Gedung A, B dan C.
Mulai dari kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, pelayanan hingga keamanan menjadi perhatian Wabup. Mimik juga berdialog langsung dengan sejumlah penghuni untuk mendengar keluhan mereka.
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah kondisi kebersihan. Tiga gedung yang masing-masing memiliki lima lantai tersebut hanya ditangani dua orang tenaga kebersihan.
“Kondisi kebersihan sangat tidak layak. Tiga gedung mulai lantai satu sampai lantai lima hanya diurus dua orang tenaga kebersihan. Halamannya kotor dan penuh sampah,” tegas Mimik.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dibenahi karena penghuni Rusunawa Pucang setiap bulan membayar biaya sewa sesuai ketentuan. Karena itu, hak penghuni atas fasilitas dan pelayanan yang layak harus dipenuhi pemerintah.
“Karena mereka sudah membayar setiap bulan, haknya harus terpenuhi, seperti fasilitas umum dan kebersihan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Selain kebersihan, Mimik menemukan sejumlah fasilitas yang membutuhkan perhatian, di antaranya penerangan, keamanan dan bagian atap bangunan yang mengalami kebocoran.
Untuk meningkatkan keamanan, Pemkab Sidoarjo juga akan mengusulkan pemasangan CCTV di lingkungan rusunawa.
“Yang segera kita usulkan adalah perbaikan fasilitas, terutama penerangan, kebersihan dan CCTV untuk keamanan. Ada juga gedung yang bocor, sehingga harus segera dilakukan pembenahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Rusunawa Pucang sendiri memiliki tiga gedung dengan total 297 ruangan. Saat ini terdapat 226 keluarga yang menempati hunian tersebut dengan tingkat hunian sekitar 85 persen.
Tarif sewa berbeda berdasarkan lantai. Untuk unit di lantai bawah, biaya sewa mencapai Rp545 ribu per bulan dan sudah termasuk listrik serta air.
Mimik juga menyoroti pengelolaan pendapatan dari sektor rusunawa. Hingga Juni 2026, pendapatan dari lima rusunawa di Kabupaten Sidoarjo tercatat sekitar Rp7,3 miliar.
Menurutnya, pendapatan tersebut semestinya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung perawatan dan renovasi fasilitas rusunawa.
 |
| Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (10/8/2026). |
“Pendapatan dari rusunawa ini harus dikembalikan untuk biaya renovasi atau perawatan agar pelayanan kepada penghuni bisa optimal,” kata Mimik.
Ia meminta OPD terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Rusunawa Pucang, sehingga berbagai persoalan yang dikeluhkan penghuni tidak berlarut-larut.
Keluhan Asap dan Bau Pabrik Ikut Disorot
Dalam sidak tersebut, Mimik juga menerima keluhan penghuni terkait dugaan asap dan bau yang disebut berasal dari aktivitas pabrik di sekitar rusunawa.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Mimik kemudian melakukan audiensi bersama pihak PT Sekar Laut Tbk dan perwakilan penghuni. Perusahaan tersebut diketahui berada tepat di sebelah kawasan Rusunawa Pucang.
Dari hasil pengecekan sebelumnya, pihak perusahaan menyampaikan bahwa asap yang dikeluhkan warga tidak berasal dari aktivitas pabrik. Namun, perusahaan tetap berkomitmen melakukan pengecekan ulang.
“Alhamdulillah, berdasarkan pengecekan ternyata asap tersebut bukan dari pabrik. Tetapi, akan kita cek ulang, sebenarnya asap itu berasal dari mana. Masyarakat juga sudah menyampaikan secara langsung dan dari pihak pabrik berkomitmen untuk menindaklanjuti aduan masyarakat,” ujar Mimik.
Pengecekan lanjutan juga akan dilakukan terhadap keluhan bau dan dugaan polusi di sekitar kawasan rusunawa.
Mimik berharap koordinasi antara Pemkab Sidoarjo, pengelola Rusunawa Pucang, penghuni dan pihak perusahaan dapat menghasilkan solusi konkret.
“Kita ingin masyarakat yang tinggal di rusunawa maupun warga di sekitarnya bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, sehat dan nyaman.”
Pemkab Sidoarjo pun berjanji segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan, terutama persoalan kebersihan, penerangan, keamanan, kebocoran bangunan serta fasilitas umum yang menjadi hak penghuni.
Reporter:Tri
