 |
| Foto: Ilustrasi |
Capaian tersebut diperoleh melalui penguatan penegakan hukum berbasis data, teknologi, intelijen, forensik digital, serta kolaborasi antarfungsi.
Rinciannya, penerimaan berasal dari pemeriksaan bukti permulaan sebesar Rp119,29 miliar, penyidikan Rp1,30 miliar, dan kolaborasi penegakan hukum Rp20,28 miliar.
Selain itu, hingga 9 September 2026, Kanwil DJP Jatim II telah menangani 27 Wajib Pajak Suspend dan menghasilkan 27 Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP). Dari penanganan tersebut, terealisasi pembayaran sebesar Rp13,14 miliar.
Penguatan penegakan hukum juga didukung teknologi forensik digital. Hingga periode yang sama, forensik digital telah dimanfaatkan dalam 29 kegiatan, meliputi 12 pemeriksaan, 16 pemeriksaan bukti permulaan, dan satu penyidikan.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II menegaskan, perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya aktivitas ekonomi menuntut penegakan hukum perpajakan yang adaptif.
“Penegakan hukum perpajakan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan data dan teknologi. Kami terus memperkuat kemampuan intelijen dan forensik digital serta membangun kolaborasi antarfungsi,” ujarnya.
Menurutnya, penerimaan negara bukan satu-satunya tujuan penegakan hukum. Langkah tersebut juga diarahkan untuk membangun kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan.
“Penegakan hukum bukan semata-mata mengenai penerimaan, tetapi juga bagaimana membangun kepatuhan dan memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajibannya,” tegasnya.
Ke depan, Kanwil DJP Jawa Timur II akan terus memperkuat sinergi pengawasan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, intelijen, dan fungsi terkait lainnya guna mewujudkan penegakan hukum perpajakan yang profesional, objektif, akuntabel, dan berintegritas.
Reporter:Red
