 |
| Komisi C DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Karangbong, Kamis (24/9/2026).(Foto:Dok) |
Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan saat Komisi C DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Karangbong, Kamis (24/9/2026). Sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi jalan sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait rencana peningkatan kapasitas jalan.
Sidak tersebut melibatkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko, S.T., Sekretaris Komisi C Dra. Hj. Ainun Jariyah, Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom., Dr. Emir Firdaus, S.T., M.M., Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Dwitjahjo Mardisunu, A.TD., M.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo Makhmud, S.H., M.M., pemerintah desa serta pihak terkait.
Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo, Ainun Jariyah, menegaskan kehadiran DPRD bukan untuk menolak kebijakan pemerintah. Menurutnya, DPRD ingin memastikan kondisi di lapangan dan kepentingan masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses perencanaan.
“Bukan menolak, tetapi kami hadir untuk memberikan solusi. Sebagai wakil rakyat, DPRD harus mendampingi dan hadir bersama masyarakat,” ujar Ainun.
Ia menjelaskan, perkembangan kawasan membuat ruas jalan yang sebelumnya lebih banyak berfungsi sebagai akses lingkungan kini menghadapi peningkatan aktivitas kendaraan. Kondisi tersebut membutuhkan solusi yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan mobilitas, tetapi juga aspek teknis dan keselamatan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Dishub Sidoarjo, Dwitjahjo Mardisunu, menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut hingga kini masih berstatus sebagai jalan kabupaten.
“Jalan ini masih berstatus jalan kabupaten. Sesuai peraturan Kementerian PUPR, untuk penetapan jalan lokal primer dilakukan oleh gubernur. Namun status jalannya masih tetap jalan kabupaten,” jelasnya.
Di lapangan, Anang Siswandoko bersama rombongan juga melihat langsung kondisi lebar jalan. Hasil pengukuran menunjukkan sejumlah titik memiliki lebar sekitar 5 hingga 5,5 meter.
“Kami tadi melakukan uji coba. Ketika ada kendaraan besar berlawanan arah, ruangnya tidak cukup. Karena itu, perlu perencanaan teknis dari PUBMSDA,” kata Anang.
Menurutnya, bentuk penanganan jalan tidak bisa langsung diputuskan tanpa kajian. Sejumlah opsi, mulai dari pelebaran, peningkatan konstruksi jalan hingga pengaturan lalu lintas, perlu dianalisis berdasarkan kondisi lapangan.
Anang menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah agar persoalan tersebut dapat dicarikan solusi secara terukur.
Selain kondisi badan jalan, sidak juga menyoroti persoalan saluran air. DPRD bersama pemerintah desa mendorong agar fungsi saluran dikembalikan dan dijaga untuk mengantisipasi potensi genangan ketika musim penghujan.
Kepala PUBMSDA Sidoarjo, Makhmud, mengatakan pihaknya akan melakukan perencanaan dan kajian teknis sebelum menentukan bentuk penanganan yang tepat.
“Apakah nanti beton, peningkatan jalan, atau bentuk penanganan lainnya, itu harus melalui kajian,” ujar Makhmud.
Ia juga menyoroti adanya kendaraan bertonase besar yang melintas pada waktu yang diduga tidak sesuai ketentuan. Persoalan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dishub untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Sidak Komisi C DPRD Sidoarjo ini menjadi langkah awal untuk mencari solusi bersama antara masyarakat, pemerintah desa, DPRD, PUBMSDA dan Dishub. Penanganan nantinya diharapkan tetap memperhatikan kondisi teknis jalan, fungsi ruas, keselamatan pengguna jalan, pengaturan kendaraan bertonase besar, serta keberadaan saluran air di kawasan tersebut.
Reporter:Tri/Tim
