 |
| Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih.(Foto:Ist) |
Namun, Abdillah meminta pemerintah memperluas konsep tersebut. Menurutnya, layanan transportasi gratis pelajar jangan hanya mengandalkan lima unit bus sekolah yang rencananya beroperasi mulai 2026, tetapi juga melibatkan angkutan kota (angkot/lyn) yang sudah beroperasi di Sidoarjo.
Dishub Sidoarjo diketahui menyiapkan lima bus berukuran sedang dengan kapasitas sekitar 25-30 penumpang. Bus tersebut akan menggunakan sistem antar-jemput yang disesuaikan dengan jam masuk dan pulang sekolah.
Abdillah menilai rute bus sekolah yang direncanakan masih memiliki keterbatasan jangkauan. Rute Buduran-Kota-Candi-Porong dinilai belum mampu menjangkau sejumlah kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Kalau menggunakan bus sekolah ini kan hanya melayani cakupannya terbatas, Buduran-Kota-Candi-Porong. Dan cenderung tidak bisa menjangkau titik padat penduduk,” ujar Abdillah, Kamis (17/9/2026).
Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Waru, Taman, Tulangan dan Krian perlu mendapat perhatian. Kondisi permukiman yang padat dan akses jalan yang tidak seluruhnya dapat dilalui bus membuat angkot dinilai dapat menjadi alternatif.
“Alangkah lebih baiknya kerja sama dengan lyn ataupun angkot,” katanya.
Abdillah bahkan menawarkan skema langganan atau abonemen. Pemerintah dapat memberikan kupon atau kartu langganan bulanan secara gratis kepada pelajar. Kupon tersebut kemudian dapat ditukarkan sopir angkot kepada pemerintah daerah sebagai bentuk subsidi biaya operasional.
Dengan skema tersebut, pelajar tetap memperoleh transportasi gratis, sementara angkot tetap mendapatkan penumpang dan memiliki kepastian pendapatan.
“Jadi pelajar tetap gratis, angkot juga tetap beroperasi dan produktif,” tegasnya.
Menurut Abdillah, konsep tersebut sekaligus dapat menjadi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Angkot tidak hanya difungsikan sebagai kendaraan pelajar, tetapi tetap dapat melayani masyarakat umum.
Ia juga menekankan aspek ketepatan waktu. Sistem antar-jemput harus memiliki jadwal yang jelas sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Jam antar jemput juga harus on time, tidak boleh telat,” ujarnya.
Selain skema subsidi, Abdillah mendorong pemerintah memberikan pembinaan dan dukungan terhadap armada angkot. Peremajaan kendaraan diperlukan agar angkutan umum lebih layak, aman dan nyaman digunakan pelajar.
Ia mengusulkan dukungan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Daerah (Kurda) dengan bunga ringan untuk membantu peremajaan maupun rehabilitasi armada.
Abdillah menilai keberadaan angkot juga memiliki keunggulan dari sisi jangkauan. Jika bus sekolah hanya berhenti di shelter tertentu, pelajar yang tinggal di kawasan permukiman atau gang berpotensi tetap kesulitan mencapai titik pemberhentian.
“Ini tentang efisiensi anggaran dan sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Kita dorong program yang pro masyarakat dan inklusif. Angkot tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat tidak hanya pelajar,” jelasnya.
Pada prinsipnya, DPRD Sidoarjo mendukung rencana angkutan gratis pelajar sebagai salah satu upaya mengurangi kepadatan lalu lintas. Namun, Abdillah berharap implementasinya dapat dilakukan secepatnya dengan konsep yang lebih luas, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Dengan melibatkan bus sekolah sekaligus angkot yang telah ada, program tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas pelajar, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan bagi pelaku angkutan umum dan ekonomi masyarakat Sidoarjo.
Reporter:Tim
