![]() |
| Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!, yang dirangkai dengan Rakor Keterbukaan Informasi Publik.(Foto:Dok) |
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!, yang dirangkai dengan Rakor Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Delta Artha Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa. Rakor diikuti para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah (Perusda), puskesmas hingga kelurahan. Turut hadir admin Bakohumas serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dalam arahannya, Anita menegaskan bahwa koordinasi dan evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk memastikan pengaduan masyarakat tidak berhenti sebatas laporan yang masuk, tetapi benar-benar mendapatkan penanganan dari instansi terkait.
“Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan,” tegasnya.
Menurut Anita, peningkatan kualitas layanan pengaduan harus dibarengi kemampuan admin dalam mengelola laporan, memantau proses penanganan, hingga memastikan penyelesaian pengaduan sesuai tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Selain layanan pengaduan, Diskominfo juga menyoroti pentingnya penguatan pelayanan informasi publik melalui PPID di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Anita mengungkapkan, hasil pemantauan masih menemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama kemampuan admin dalam mengelola permohonan informasi melalui website, memantau permohonan yang masuk, serta memastikan tindak lanjut pelayanan kepada masyarakat.
Penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring juga menjadi perhatian agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan, sekaligus memastikan setiap proses pengajuan terdokumentasi secara tertib dan transparan.
Untuk memperkuat kapasitas pengelola layanan, rakor menghadirkan sejumlah narasumber. Pada sesi monitoring dan evaluasi (Monev) SP4N-LAPOR!, materi disampaikan Muhammad Khabibie, pranata komputer Diskominfo Sidoarjo, Wahyu Prasetya dari PT Jasnita, serta Meyrinda Tobing selaku public speaker.
Sementara itu, sesi Monev PPID menghadirkan Andi Bagus Setiawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 tersebut mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel”.
Anita berharap, melalui kegiatan ini seluruh admin semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam menangani pengaduan maupun memberikan pelayanan informasi publik.
“Harapan kami, setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi, evaluasi, dan kapasitas sumber daya manusia, Diskominfo Sidoarjo berharap layanan pengaduan dan keterbukaan informasi publik di seluruh perangkat daerah semakin optimal. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang mudah serta kepastian tindak lanjut atas setiap pengaduan yang disampaikan.


