 |
| Dialog Publik yang di gelar komunitas Wag Ruang Publik Sidoarjo (RPS) menghadirkan 5 Parpol di Kabupaten Sidoarjo.foto:tri |
SIDOARJO||KABARZINDO.com- Dialog Publik yang di gelar komunitas Wag Ruang Publik Sidoarjo (RPS) masih berlangsung digelar di Kedai Bu Atik belakang Lapas Sidoarjo, Sabtu (13/7/2024) pukul 20.00 WIB. Di jilid VI ini, 5 Parpol di Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari Partai PAN,PKS,Nasdem,PPP dan Demokrat Juga ikut bersuara dalam dialog Publik untuk membangun kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif dengan berbagai gagasan dan pandangan juga aspirasi yang di sampaikan oleh nara sumber maupun undangan yang hadir.
Dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif,masyarakat menilai bahwa parpol masih lemah dalam pengawasan sehingga bupati sidoarjo,terjerat kasus korupsi.
Menanggapi hal itu Nur Hendriyanti Ketua DPC Nasdem Sidoarjo, menyatakan kesiapannya untuk poros kekuatan baru bersama parpol lain dalam pilkada nantinya.
"Setidaknya koalisi parpol ini bisa dibentuk dimulai momen pilkada.Jika ke lima parpol ini berada dalam satu barisan bisa saja kita ikut tampil di ajang pilkada karena dari hasil pileg bulan kemarin PKS memiliki 3 kursi, PAN 4 kursi, Nasdem dan Demokrat 2 kursi ditambah PPP 1kursi," ujarnya.
Menurut Nur Hendriyanti Ningsih, jika lima parpol ini berkoalisi bisa menerima salah satu diantara ketiga calon sambil menunggu bola muntah hasil konvensi PKB.
Sisi lain Ketua DPD PAN Sidoarjo, Emir Firdaus juga mengatakan koalisi parpol itu juga baik untuk menyimbangkan kekuatan kekuasaan di kota delta.Hanya perlu upaya yang lebih keras menentukan kandidat di pesta demokrasi tersebut.
"Kita berkoalisi bisa-bisa saja.Pertanyaannya apakah sudah pasti disetujui oleh masing-masing DPP karena itu semua adalah urusan pusat mas," ujarnya.
Sementara itu Mantan Pj.Bupati Sidoarjo H.Hudiono menambahi bahwa tugas parpol adalah mengingatkan kepada cabup dan cawabup nanti yang akan bakal di usung, jangan sampai nanti setelah jadi pimpinan daerah suka melanggar rambu-rambu aturan. Setiap kepala daerah haruslah bisa dan mampu mengendalikan diri.
"Bagi parpol yang memiliki jagonya masing-masing harus bisa mengingatkan bahwa kekuasaan bupati ada batasnya karena adanya aturan yang tidak boleh dilanggar agar tidak sampai terjerumus ke masalah hukum. Dan inilah yang nantinya menjadi tugas parpol-parpol untuk mengingatkannya," tegas Hudiono dalam sambutannya di acara dialog publik RPS.
Dialog Publik RPS jilid VI ini dihadiri,berbagai elemen masyarakat, kader-kader 5 parpol, akademisi, aktivis, politisi dan para wartawan juga tokoh masyarakat Sidoarjo.
Reporter :red/tri
