 |
| Seorang pria terekam kamera pengawas (CCTV) melakukan perusakan halte Bus Transjatim di Jawa Timur.Foto:(Tangkapan layar) |
SIDOARJO||KABARZINDO.com-Aksi perusakan terhadap fasilitas Bus Trans Jatim kembali terjadi. Tak tanggung-tanggung, pelaku yang terekam kamera pengawas (CCTV), melakukan perusakan di tiga halte berbeda dalam rentang waktu dua bulan. Mirisnya pelaku diduga orang yang sama dan aksinya terjadi berulang kali.
Manajemen Trans Jatim melalui akun Instagram resmi @officialtransjatim membagikan video rekaman kejadian tersebut. Dalam unggahan itu disebutkan, pelaku mengendarai sepeda motor Honda Supra bernomor polisi W 5145 BL.
Aksi pertama terjadi pada 9 Mei 2025 di Halte Kemendung 1, di mana pelaku melemparkan batu ke arah fasilitas halte. Serangan kedua berlangsung pada 18 Juni 2025 di Halte Bypass Timur 2, kali ini pelaku membawa clurit dan memecahkan kaca pintu. Perusakan ketiga terjadi di Halte Trosobo Pos 2, dengan cara memukul kaca pintu menggunakan linggis.
“Mohon kerja samanya kepada seluruh Sobat Jatim yang melihat atau mengenali pelaku untuk segera melaporkan ke pihak berwenang,” ucapnya, Senin (7/7/2025).
Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Nyono, belum memberikan pernyataan resmi terkait serangkaian aksi pengrusakan tersebut. Padahal, layanan Bus Trans Jatim berada langsung di bawah pengelolaan Dishub Jatim.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menyatakan peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya di Madura dan seharusnya menjadi alarm untuk segera dilakukan langkah penanganan yang serius.
“Ini bukan kasus pertama. Artinya ada persoalan sosial yang tidak boleh diabaikan. DPRD akan memanggil Dishub Jatim untuk meminta penjelasan detail, termasuk motif dan langkah antisipasi,” kata Halim.
Halim menekankan pentingnya proses sosialisasi yang matang sebelum memperluas rute atau menambah koridor layanan. Menurutnya, keberadaan Trans Jatim memang penting untuk mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan, tetapi pengusaha angkutan tradisional juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan.
"Jangan sampai penambahan koridor dilakukan secara tergesa-gesa tanpa komunikasi dengan pengusaha angkutan. Kami akan menginisiasi dialog terbuka agar tidak terjadi konflik atau resistensi yang berujung pada tindakan destruktif," katanya.
Reporter:Tim
