 |
| Foto: (Ist) |
Dalam pernyataannya, kelompok tersebut mendukung penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Menurut mereka, Lirboyo memiliki kapasitas dan tradisi keilmuan pesantren yang kuat sehingga dinilai representatif untuk menjadi tuan rumah muktamar.
Mereka juga menolak segala bentuk pembatasan terhadap peran Syuriyah dalam tata kelola organisasi. Syuriyah dinilai memiliki posisi strategis sebagai pemegang otoritas keagamaan tertinggi di lingkungan NU.
Selain itu, mereka menolak wacana penerapan sistem zonasi geografis dalam pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sistem tersebut dianggap berpotensi mengurangi hak cabang dalam proses pemilihan serta membatasi ruang bagi ulama yang dinilai memenuhi kriteria keilmuan dan kebijaksanaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Nabil Hasbullah, perwakilan Forum Gawagis Nusantara Matraman Barat di, BLKK Tabassam Al Fallah, Ploso, Mojo, Kediri, Sabtu malam (20/6/2026),
Pengasuh pondok pesantren Darul Hikam Joresan Ponorogo itu juga mendorong kemandirian ekonomi melalui pembentukan Baitul Maal NU sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang terintegrasi.
Lembaga ini diharapkan dapat mengonsolidasikan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan aset produktif organisasi melalui LAZISNU.
"Langkah itu dinilai untuk memperkuat kemandirian ekonomi jam'iyah dan pesantren," kata Gus Nabil.
Gus Nabil menambahkan, masyarakat NU yang secara kultural bergerak di basis tradisional kini mulai bergeser ke arah masyarakat modern yang lebih hebat. Oleh karena itu, sistem pendataan warga dan pemetaan potensi ekonomi daerah menjadi energi luar biasa yang harus diwadahi dalam sistem tata kelola yang baik.
Senada dengan Gus Nabil, koordinator wilayah Mataraman Barat, Rendra Setiawan atau yang akrab disapa Gus Rendra asal Kediri, menambahkan bahwa kemandirian ekonomi adalah kunci utama kedaulatan politik warga NU.
"Zakat saja kalau dihitung, dari 100 juta warga NU, jika 25 juta orang berkomitmen membayar zakat mal secara konsisten sebesar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per tahun, nominalnya bisa di atas Rp20 triliun. Angka ini lebih dari cukup untuk membiayai Muktamar setiap tahun atau mendanai setiap PCNU secara mandiri," tegas Gus Rendra .
Gus Rendra meminta PBNU menjaga independensi organisasi dari kepentingan kekuasaan. NU, menurut dia, perlu tetap berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tidak menjadi alat legitimasi politik pihak tertentu.
Mereka juga mendorong NU untuk tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan masyarakat luas.
Terkait peran ulama, forum tersebut menyatakan keprihatinan terhadap berbagai bentuk tekanan, kriminalisasi, maupun serangan terhadap kiai dan ulama yang menyampaikan kritik. Mereka menegaskan pentingnya menjaga independensi ulama serta menolak intervensi dan pendanaan yang dapat memengaruhi sikap organisasi.
Melalui pernyataan ini, Forum Gawagis Nusantara, Majelis Kaum Muda NU Mataraman, dan elemen muda NU menyatakan komitmennya untuk mengembalikan organisasi pada Khittah 1926 serta memperkuat peran NU sebagai organisasi keagamaan yang mandiri, berwibawa, dan berpihak pada kepentingan umat.
Reporter:Rohmad
