 |
| Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah terkait Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).(Foto:Sit) |
SIDOARJO||KABARZINDO.com— Komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terus diperkuat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah terkait Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di Pendopo Belakang Delta Wibawa, Jalan Cokronegoro No. 1, Kelurahan Magersari, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam aspek standar operasional prosedur (SOP), kelengkapan perizinan, pelayanan, pengawasan, hingga kinerja dapur SPPG di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar dan harapan agar seluruh program pemerintah, khususnya Program MBG, dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama unsur Forkopimda akan terus melakukan pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah pusat.
Menurutnya, Program MBG merupakan program strategis yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan kualitas pelayanan, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG di Kabupaten Sidoarjo semakin baik. Aspek perizinan dan penerapan SOP menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan oleh setiap SPPG.
Bupati juga menekankan bahwa setelah dilaksanakannya pembekalan dan penguatan pemahaman kepada para pengelola SPPG, tidak boleh kembali terjadi persoalan kesehatan maupun kejadian keracunan yang dapat merugikan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, S.H., M.H. menyampaikan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan Program MBG.
Dandim menegaskan bahwa SOP bukan sekadar aturan administratif, melainkan pedoman utama untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. “Kesalahan yang utama harus kita lihat dari SOP. SOP yang sudah diberikan jangan pernah dikurangi. Semua ketentuan harus dilaksanakan secara utuh dan konsisten, karena menyangkut kualitas makanan sekaligus keamanan dan keselamatan masyarakat yang menerima manfaat Program MBG,” tegas Dandim.
Ia juga mengingatkan bahwa aspek perizinan dan sertifikasi harus segera dipenuhi oleh masing-masing SPPG. Menurutnya, kelengkapan administrasi dan legalitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun tata kelola pelayanan gizi yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dandim menambahkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Diperlukan sinergi, komunikasi, koordinasi dan pengawasan secara berkesinambungan antara pengelola SPPG dengan seluruh unsur terkait. “Setiap SPPG harus terus dievaluasi. Kita harus membangun sinergi bersama, mulai dari tingkat desa, kecamatan, OPD terkait, hingga Forkopimda. Jangan menunggu ada persoalan baru kita bergerak, tetapi lakukan pencegahan dan evaluasi secara rutin agar setiap potensi masalah dapat segera diketahui dan ditangani,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dandim berharap seluruh pengelola SPPG memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Setiap makanan yang diproduksi dan diberikan kepada masyarakat harus melalui proses yang terukur, higienis, aman, serta memenuhi standar yang telah ditentukan.
Menurutnya, Program MBG pada hakikatnya bukan hanya persoalan menyediakan makanan, tetapi merupakan bentuk perhatian negara dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan kepedulian.
“Kita ingin Program MBG benar-benar menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai niat baik pemerintah terganggu karena adanya kelalaian dalam pelaksanaan. Kuncinya adalah disiplin terhadap SOP, melengkapi perizinan, melakukan pengawasan dan membangun koordinasi yang kuat di semua lini,” tambah Letkol Inf Abraham.
Rakor tersebut sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan pelaksanaan Program MBG yang semakin tertib, aman dan berkualitas. Evaluasi secara berkala diharapkan mampu menjadi langkah preventif untuk meminimalkan berbagai potensi kendala di lapangan.
Kehadiran unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, BNN, OPD, camat, hingga jajaran pengelola SPPG menunjukkan bahwa keberhasilan program membutuhkan keterlibatan dan kepedulian bersama.
Melalui koordinasi yang solid serta pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan Program MBG di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan semakin optimal, tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Seluruh rangkaian kegiatan pembukaan Rakor Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program MBG tersebut berlangsung tertib, lancar dan aman.
