 |
| Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo bersama M. Makhmud Kepala Dinas PU Bina Marga SDA Sidoarjo beserta jajaran.(Foto:Dok) |
SIDOARJO||KABARZINDO.com – Persoalan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo kembali dipertanyakan. Mulai dari lambatnya penanganan jalan berlubang hingga belum jelasnya solusi banjir di Tanggulangin, menunjukkan adanya jurang antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam audiensi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (31/3/2026).
Mahasiswa menilai, perbaikan jalan-jalan rusak yang ada di Sidoarjo masih berjalan lambat dan cenderung reaktif. Padahal, kerusakan jalan telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada keselamatan pengguna.
Di hadapan peserta audiensi, pihak Dinas PU menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memiliki perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru: sejauh mana perencanaan tersebut benar-benar berdampak pada kondisi riil di lapangan?
Dinas PU menjelaskan bahwa penanganan jalan dilakukan melalui tiga skema, yakni pemeliharaan rutin (penambalan), pemeliharaan berkala (pelapisan ulang), serta peningkatan kualitas jalan seperti pelebaran dan penguatan struktur.
Namun demikian, pola penanganan ini dinilai belum mampu menjawab keluhan masyarakat secara cepat. Keterbatasan anggaran disebut sebagai kendala utama yang memperlambat respons.
Di sisi lain, proyek pembangunan flyover Gedangan yang tak kunjung rampung memperkuat kesan lambannya eksekusi proyek strategis. Dinas PU mengakui adanya hambatan dalam proses pembebasan lahan.
“Masih ada lahan makam, masjid, musholla wakaf, serta aset milik PT KAI yang proses penyelesaiannya berbeda-beda. Ini yang membuat pembangunan memakan waktu lebih lama,” jelas Kepala Dinas.
Namun, lambannya penyelesaian ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas perencanaan awal, terutama dalam mengantisipasi kompleksitas sosial dan administrasi sejak tahap perencanaan proyek.
Tak kalah krusial, persoalan banjir di Tanggulangin juga belum menunjukkan arah penyelesaian yang konkret. Dalam periode 2022 hingga 2026, banjir masih menjadi ancaman rutin bagi warga, tanpa adanya terobosan signifikan yang dirasakan langsung.
Dinas PU menyebut telah menyiapkan master plan pengendalian banjir, dengan rencana pembangunan waduk atau tanggul dari wilayah utara ke selatan. Namun, rencana tersebut membutuhkan anggaran fantastis, yakni sekitar Rp40 triliun.
Besarnya angka tersebut justru menimbulkan keraguan baru: apakah rencana ini realistis untuk direalisasikan dalam waktu dekat, atau hanya akan menjadi dokumen perencanaan jangka panjang tanpa kepastian eksekusi?
Situasi ini memperlihatkan pola yang berulang—perencanaan besar di atas kertas, namun implementasi yang berjalan lambat di lapangan. Sementara itu, masyarakat terus dihadapkan pada persoalan yang sama, dari jalan rusak hingga banjir tahunan.
Audiensi ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga membuka fakta bahwa tantangan infrastruktur di Sidoarjo bukan sekadar teknis, melainkan juga menyangkut konsistensi kebijakan, prioritas anggaran, dan ketepatan eksekusi.
Kontributor: M. Rafly Alfandi
